Budaya Politik Materi PKN kelas XI semester 1 BAB1 Berikut akan diuraikan mengenai pengertian budaya politik, tipe-tipe budaya politik, budaya politik di Indonesia,pentingnya sosialisasi plitik dalam pengembangan budaya politik, serta penerapan budaya politik partisipatif. PENGERTIAN BUDAYA POLITIK Samuel Beer, budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaiman pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. Rusdi Sumintapura, budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan plitik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Mochtar Masuddan Colin McAndrews, budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya. Larry Diamond, budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negara mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu. Menurut Almond dan Powell ada 2 orientasi Politik yaitu tingkat Masyarakat dan tingkat Individu Orientasi individu dalam system politik dapat dilihat dari 3 komponen Orientasi kognitifberbagai keyakinan dan pengetahuan seseorang tentang – system politik. – tokoh pemerintahan – kebijakan pemerintahan – Simbol-simbol yang dimiliki oleh system politik seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas negara, mata uang, dll. Orientasi Afektifmenunjuk pada aspek perasaan atau ikatan emosional individu pada system politik. Seperti – perasaan khusus terhadap aspek system politik tertentu yang membuatnya menerima dan menolak system politik. Orientasi afektif ini dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan. Orientasi Evaluatifberkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik, kinerja sistem politik, komitmen terhadap nilai dan pertimbangan politik. Orienrtasi Tingkat masyarakat adalahpandangan dan sikap sesama warga negara yang meliputi rasa percaya dan permusuhan antar individu, kelompok maupau golongan. Sikap saling percaya menumbuhkan saling kerja sama sedang sikap permusuhan menimbuklkan konplik TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK ciri-ciri Budaya Politik Parokial parochial Political Culture Cirinya – lingkupnya sempit dan kecil – masyarakatnya sederhana dan tradisional bahkan buta hurup. petani dan buruh tani. – Spesialisasi kecil belum berkembang. – Pemimpin politik biasanya berperan ganda bidang ekonomi, agama dan budaya. – masyarakatnya cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik yang luas. – masyarakatnya tinggal di desa terpencil di mana kontak dengan system politik kecil. Budaya Politik Subjek subject Political Culture Cirinya – Orang secara pasif patuh pada pejabat pemerintahan dan undang- undang. – Tidak melibatkan diri pada politik atau golput. – masyarakat mempunyai minat, perhatian, kesadaran terhadap system politik. – Sangat memperhatikan dan tanggap terhadap keputusan politik, atau output – Rendah dalam input kesadaran sebagai actor politik belum tumbuh. Budaya Politik Partisipan participant Political culture Sebagai insan politik, kegiatan-kegiatan politik yang dapat dilakukan sebagai wujud partisipasi politik, antara lain Membentuk organisasi politik atau menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat LSM yang dapat mengontrol maupun memberi input terhadap setiap kebijakan pemerintah. Aktif dalam proses pemilu, seperti berkampanye, menjadi pemilih aktif, dan menjadi anggota perwakilan rakyat. Bergabung dalam kelompok-kelompok kepentingan kontemporer, seperti unjuk rasa secara damai tidak anarkis atau merusak, petisi, protes, dan demonstrasi. Cirinya – Kesadaran masyarakat bahwa dirinya dan orang lain anggota aktif dalam kehidupan politik. – Melibatkan diri dalam system politik sangat berarti walaupaun hanya sekedar memberikan suara dalam pemilu. – Tidak menerima begitu saja terhadap keputusan, kebijakan system politik – Dapat menilai dengan penuh kesadaran baik input maupun output bahkan posisi dirinya sendiri. Menurt Muhtar Masoed dan Colin MacAndrews ada 3 model budaya politik Model masyarakat demokratis industrial Yang terdiri dari aktivis politik, kritikus politik. Identik dengan budaya politik partisipan. Model Sistem politik otoriter rakyat sebagai subyek yang pasif, tunduk pada hukumnya tapi tidak melibatkan diri dalam urusan politik dan pemerintahan Identik dengan budaya politik subjek. Model masyarakat system demokratis pra –industrial masyarakat pedesaan, petani, buta hurup, kontak politik sangat kecil, budaya politik Parokial. BUDAYA POLITIK DI INDONESIA Herbert Feith, Indonesia memiliki 2 budaya politik yang dominan Aristokrasi Jawa Wiraswasta Islam Clifford Geertz, Indonesia memiliki 3 subbudaya yaitu Santri pemeluk agama islam yang taat yang terdiri dari pedagang di kota dan petani yang berkecukupan. Abangan yang terdiri dari petani kecil. Priyayi golongan yang masih memiliki pandangan hindu budha, yang kebanyakan dari golongan terpelajar, golongan atas penduduk kota terutama golongan pegawai. Afan Gaffar, budaya politik indonesia memiliki 3 ciri dominan Hirarki yang tegar/ketat adanya pemilahan tegas antar penguasa wong Gedhe dengan Rakyat kebanyakan wong cilik. Kecendrungan Patronage hubungan antara orang berkuasa dan rakyat biasa seperti majikan majikan dengan buruh. Kecendrungan Neo Patrimonialistik, yaitu perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial. Menurut Max Weber,dalam negara yang patrimonialistik penyelenggaraan pemerinbtahan berada dibawah kontrol langsung pimpinan negara. Menurutnya karakteristik negara patrimonialistik adalah Cenderung mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seseorang penguasa kepada teman-temannya. Kebijakan sering kali lebih bersifat partikularistik dari pada bersifat universalistik. Rule of Lawlebihbersifat sekunder bila dibandingkan dengan kekuasaan penguasa rule of man Penguasa politik sering kali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan publik. Di masa Orde Baru kekuasaan patrimonialistik telajh menyebabkan kekuasaan tak terkontrol sehingga negara menjadi sangat kuat sehingga peluang tumbuhnyacivil society terhambat. Contoh budaya politik Neo Patrimonialistik adalah proyek di pegang pejabat. Promosi jabatan tidak melalui prosedur yang berlaku surat sakti. Anak pejabat menjadi pengusaha besar, memamfaatkan kekuasaan orang tuanya dan mendapatkan perlakuan istimewa. anak pejabat memegang posisi strategis baik di pemerintahan maupun politik Nazarudin Samsudin, menyatakan dalam sebuah budaya ciri utama yang menjadi identitas adalah sesuatu nilai atau orientasi yang menonjol dan diakui oleh masyarakat atau bangsa secara keseluruhan. Jadi simbol yang selama initelah diakui dan dikenal masyarakat adalah Bhineka Tunggal Ika, maka budaya politik kita di Indonesia adakah Bhineka Tunggal Ika. SOSIALISASI POLITIK Pengertian sosialisasi politik Kenneth P. Langton,Sosialisasi politik adalah cara bagaimana masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya. Gabriel A. Almond, Sosialisasi politik adalah proses dimana sikap-sikap politik dan pola – pola tingkah laku diperoleh atau dibentuk, dan merupakan sarana bagi generasi muda untuk menyampaikan patokan politik dan keyakinan politik. Richard E. Dawson, sosialisasi politik adalah pewarisan pengetahuan , nilai dan pandangan politik darimorang tua, guru dan sarana sosialisasi lainnya bagi warga baru dan yang beranjak dewasa. Dennis Kavanagh, sosialisasi politik adalah istilah untuk mengganbarkan proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik. Ramlan Surbakti, sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakatnya. Alfian,sosialisasi Politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Sosialisasi politik dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya 1. Dalam Lingkungan Keluarga, orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anak beberapa cara tingkah laku politik tertentu. Melalui obrolan politik ringan sehingga tak disadarai telah menanamkan nilai-nilai politik kepada anak-anaknya. 2. Di Lingkungan Sekolah,dengan memasukkan pendidikan kewarganegaraan. Siswa dan guru bertukar informasdi dan berinteraksi dalam membahas topik tentang politik. 3. Di lIngkungan Negara, secara hati-hati bisa menyebarkan dan menanamkan ideologi-ideologi resminya. 4. Di Lingkungan Partai politik, Salah satu fungsi partai politik adalah dapat memainkan perannya sebagai sosioalisasi politik. Artinya parpol itu telah merekrut anggota atau kader danpartisipannya secara periodik. Partai politik harus mampu menciptakan kesan atau image memperjuangkan kepentingan umum. Menurut Ramlan Surbakti ada dua macam sosialisasi politik dilihat dari metode penyampaian pesan Pendidikan Politik Yaitu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan. Dari sini anggota masyarakat mempelajari simbol politik negaranya, norma maupun nilai politik. Indoktrinasi Politik, yaitu proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai , norma dan simbol yang dianggap pihak berkuasa sebagai ideal dan baik. Dalam upaya pengembangan budaya politik, sosialisasi politik sangant penting karena dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa, serta dapat memelihara kebudayaan politik suatu bangsa, penyampaian dari generasi tua ke generasi muda, dapat pula sosialisasi politik dapat mengubah kebudayaan politik. Menurut Gabriel A. Almond, sosialisasi politik dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa dan mememlihara kebudayaan politik suatu bangsa dengan bentuk penyampaian dari generasi tua kepada generasi muda. Terdapat 6 sarana atau agen sosialisasi politik menurut Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews, adalah Keluarga yaitu lembaga pertama yang dijumpai sesorang individu saat lahir. Dalam keluarga anak ditanamkan sikap patuh dan hormat yang mungkin dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam sistem politik setelah dewasa. Sekolah yaitu sekolah sebagai agen sosialisasi politik memberi pengetahuan bagi kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Disekolah memberi kesadaran pada anak tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara, cinta tanah air. Kelompk bermainyaitu kelompok bermain masa anak-anak yang dapat membentuk sikap politik seseorang, kelompok bermain saling memiliki ikatan erat antar anggota bermain. Seseorang dapat melakukan tindakan tertentu karena temannya melakukan hal itu. Tempat kerjayaitu organisasi formal maupun nonformal yang dibentuk atas dasar pekerjaan seperti serikat kerja, sderikat buruh. Organisasi seperti ini dapat berfungsi sebagai penyuluh di bidang politik. Media massayaitu informasi tentang peristiwa yang terjadi dimana saja dengan cepat diketahui masyarakat sehingga dapat memberi pengetahuan dan informasi tentang politik. Kontak-kontak politik langsungyaitu pengalaman nyata yang dirasakan oleh seseorang dapat berpengaruh terhadap sikap dan keputusan politik seseorang. Seperti diabaikan partainya, ditipu, rasa tidak aman,dll. BUDAYA POLITIK PARTISIPAN Gabriel A. Almonddan Sidney Verba, budaya politik partisipatif atau disebut juga budaya politik demokrasi adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi. Untuk terwujudnya partisipasi itu warga negara harus yakin akan kompetensinya untukterlibat dalam proses politik dan pemerintah memperhatikan kepentingan rakyat agar rakyat tidak kecewa dan apatis terhadap pemerintah. Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Ciri-cirinya adalah Perilaku warga negara yang bisa diamati bukan batiniah sikap dan orientasi. Perilaku atau kegiatan itu mem,pengaruhi pemerintah pemegang kebijakan Kegiatan atau prilaku yang gagal ataupun berhasil termasuk partisipasi politik. Kedgiatan mempengaruhui pemerintah dapat dilakukan secara Langsung yaitu individu tidak menggunakan perantara dalam memepengaruhi pemerintah. Tak langsung yaitu menggunakan pihak lain yang dapat meyakinkan pemerintah. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan dengan prosedur wajar konvensional tidak berupa kekerasan nonviolence seperti ikut memeilih dalam pemilihan umum,mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, menulis surat, dll,dan ada yang melalui cara –cara diluar prosedur yang wajar tidak Konvensional dan berupa kekerasan violence, seperti demonstrasi unjuk rasa, pembangkangan halus golput,hura-hura, mogok, serangan senjata, gerakan-gerakan politik, dan revolusi, kudeta, makar,dll Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalampartai plitik yang mencakup semua kegiatamnnsukarela dimana seseorang turut dalam proses pemilihan pemimpin plitik dan turut langsung atau tidak lanmgsung dalam pembentukan kebijakan umum. PARTAI POLITIK Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partai plitik adalah organisasi atau golongan yang berusaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan. Sigmund Neuman, partai politik adalah organisasi tempat kegiatan politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham. Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya sehingga penguasaan itu memberikan mamfaat kepada anggota partainya baik bersifat ideal maupun material. FUNGSI PARTAI POLITIK Sarana komunikasi politik, yaitu penyalur aspirasi pendapat rakyat, menggabungkan berbagai macam kepentingan dan merumuskan kepentingan yang menjadi dasar kebijaksanaannya. Upaya Partai politik dalah mencapai fungsi ini adalah Memperjuangkan aspirasi rakyat agar menjadi kebijaksanaan umum oleh pemerintah Menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan pemerintah Perantara broker dalam suatu bursa ide-ide Bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara. Sarana Sosialisasi Politik, yaitusarana untuk memmberikan penanaman nilai-nilai, norma, dan sikap serta orientasi terhadap fenomena politik tertentu. Upaya yang dilakukan untuk mencapai fungsi ini adalah Penguasaan pemerintah dengan memenangkan setiap pemilu Menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum Menanamkan solidaritas dan tanggung jawab terhadap para anggotanya maupun anggota lain Sarana Rekrutmen Politik, yaitu mencari dan mengajakorang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan plitik. Dengan demikian memperluas partisipasi politik. Upaya yang dilakukan parpol adalah Melalui kontak pribadi maupun persuasi Menarik golongan muda untuk didddik menjadi kader di masa depan Sarana Pengatur Konplik, yaitu mengatasi berbagai macam konplik yang muncul sebagai konsekuensi dari negara demokrasi yang di dalamnya terdapat ersaingan dan perbedaan pendapat. Biasanya masalah tersebut cukup mengganggu stabilitas nasional. Hal ini mungkin saja dimunculkan oleh kelompok tertentu untukkepentingan ppularitasnya. Upaya yang dilakukan partai politik adalah Bilaanggta partai plitikyang memberikan informasi justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan masyarakat,pimpinan partai politik harus segera klarifikasi atau diselesaikan dengan baik. Adanya kemungkinsn anggota partai plitik lebih mengejar kepentingan pribadi/golongannya, sehingga berakibat terjadi pengkotakan politik atau konplik yangbharus segera diselesaikan dengan tuntas. WAHANA POLITIK PRAKTIS Sistem Pemilihan Umum dari segi tujuan penyelenggaraannya Sistem Pemilihan Langsung pemilihan yang para pemilihnya langsung memilih anggota-anggota Badan Perwakilan Rakyat yang akan mewakilinya. Sistem Pemilihan Bertingkat Pemilihan yang dalampemilihan tahap pertama memilih wali pemilih, kemudian walim pemilih itu memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem Pemilihan Umum dari segi tujuan pandangan rakyat Sistem Pemilihan Mekanis pemilihan yang melihat rakyat sebagai masa/kelompok individu yang mempunyai hubungan yang sama, masing-masing individu dianggap sebagai satu-satunya pengendalian hak pilih aktif, sama-sama mempunyai satu suara dalam pemilihan. Sistem Pemilihan Organis pemilihan yang menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu, seperti halnya kelompok keluarga, kelompok daerah/wilayah, kelompok cendekiawan, buruh, tani, lapisan sosial, lembaga-lembaga lainnya. Persekutuan itulah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih. Sistem pemilihan mekanis di tinjau dari rakyat pemilih pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu distrik dimana satu daerah pemilihan memilih satu wakil, proporsional berimbang yaitu satu daerah pemilihan beberapa wakil. Sistem Distrik Dimana negara terbagi dalam dalam daerah-daerah bagian distrik. Dalam sistem distrik hanya diwakili oleh satu orang dengan suara mayoritas. No Kelebihan sistem distrik No Kekurangan sistem distrik 1 Rakyat mengenal dengan baik orang yang mewakili daerah distriknya 1 Suara dari eserta pemilu yang kalah akan hilang, tidak dapat digabungkan 2 Wakil setiap distrik sangat mengenal daerah dan kepentingan rakyat 2 Meskipun partai besar berkuasa, jika satu distrik kalah dalam pemilu, maka suaranya tidak terwakili di distrik itu 3 Adanya hubungan yang erat antara wakil distrik dengan rakyatnya 3 Wakil rakyat yang menang dalamsatu distrik lebih memperhatikan distriknya, terkadang mengabaikan kepentingan nasional 4 Wakil distrik sangat memperhatikan dan memperjuangkan distriknya 4 Golongan minoritas kurang terwakili Sistem Proporsional Setiaporganisasi peserta pemilu akan memperoleh sejumlah kursi parlemen sesuai dengan jumlah suara pemilu yang di peroleh di seluruh wilayah negara. Terbuka kemungkinan terjadi penggabungan partai kecil koalisi untuk memperoleh kursi di parlemen. No Kelebihan sistem prporsional No Kekurangan sistem proporsional 1 Lebih demokratis karena semua partai dapat terwakili di parlemen 1 Peranan pemimpin partai sangat menentukan dalam penetapan daftar calon Badan Perwakilan Rakyat 2 Tidak ada suara yang hilang karena semua digabung secara nasional 2 Calon-calon yang diikutsertakan dalampemilu kurang atau tidak dikenal oleh pemilih 3 Badan Perwakilan Rakyat benar-benar menjadi wadah dan aspirasi seluruh rakyat 3 Wakil-wakilrakyat yang duduk di pusat kurang memahami dan memperhatikan kepentingan daerah Sistem gabungan Mengabungkan antara sistem distrik dengan sistem proporsional. Sistem ini membagi wilayah negara dalam beberapa daerah pemilihan. Sisa suara pemilu tidak hilang melainkan diperhitungkan dengan jumlah kursi yang dibagi. PERILAKU POLITIK Perilaku politik adalah tingkah laku politikm para aktor politik dan warganegara atau interaksi antara pemerintah danmasyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Aktor politik ada dua macam Aktor bertipe pemimpin yang mempunyai tugas, tanggung jawab, kewenangan untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Warga negara biasa yang memiliki hak sarta kewajiban untuk mengajukan tuntutan dan dukungan terhadap aktor yang bertipe pemimpin. Macam-macam perilku politik Radikal adalah perilaku warganegara tidak puas terhadap keadaan yang ada serta menginginkan perubahan yang cepat dan mendasar, tidak kenal kompromi dan tidak mengindahkan orang lain cenderung ingin menang sendiri. Moderat adalah perilaku politik masyarakat yang telah cukup puas dengan keadaan dan bersedia maju, tetapi tidak menerima sepenuhnya perubahan apalagi perubahan yang serba cepat seperti kelompok radikal. Status Quo adalah sikap politik dari warga negara yang sudah puas dengan keadaan yang ada/berlaku dan berusaha tetap mempertahankan keadaan itu. Konservatif adalah sikap perilaku politik masyarakat yang sudah puas dengan keadaan yang sudah ada dan cenderung bertahan dari perubahan. Liberal adalah sikapperilaku politik masyarakat yang berrpikir bebas dan ingin maju terus. Menginginkan perubahan progresif dan cepat, berdasarkan hukum atau kekuatan legal untuk mencapai tujuan. KOMUNIKASI POLITIK Bentuk-bentuk komunikasi politik ada 2 yaitu Posisi horizontal Komunikator danmasyarakat terlibat menerima danmemberi relatif seimbang sehingga terjadi sharing. Momunikasi horizontalini meerefleksikan nilai demokrasi. Pola-pola linier arus komunikasi politiksatu arah yang cenderung vertikal. Bentuk komuniukasi ini merefleksikan nilai feodalistik dan pola kepemimpinan otoriter. DEBAT POLITIK Debat politik merupakan proses pendewasaan politik masyarakat melalui tukar pikiran yang mengandung mnakna sebagai berikut Makna politis yaitu debat harus dapat menjadi wahana pendidikan politik masyarakat. Makna sosiologis yaitu debat politik harus mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang senakin sadar hak dan kewajibannya, memiliki perilkau politikmsantun, tidak anarkis, kooperatif dll. Dasar hukum debat politik adalah Pasal 28 UUD 1945, yaituKemerdekaan berserikan dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dansebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,dan mengeluarkan pendapat. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 19 menyatakan setiaporang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. UU Nomor 9 tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, disebutkan setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. sumber

Perez(dalam Sayekti, 1994) mengemukakan konseling keluarga (family therapy) sebagai berikut: Family therapy is an intuative process which seeks to aid the family in reganning a home ostatic balance whith which the members are comfortable. In perseing this objective the family therapist operates under certain basic assumprions.

^{– Setiap masyarakat memiliki kecenderungan untuk menanamkan norma dan nilai-nilai kepada anggotanya, termasuk dalam bidang politik. Dari proses penanaman tersebut, anggota masyarakat akan berusaha mempelajari tentang bagaimana sistem politik seharusnya bekerja serta apa yang harus dilakukan pemerintah untuk kurun waktu yang relatif panjang, sikap-sikap politik yang dipelajari oleh anggota masyarakat tersebut akan membentuk suatu budaya tertentu, yaitu budaya politik. Dilansir dari buku Pengantar Ilmu Politik 2016 karya Michael G. Roskin dan kawan-kawan, dijelaskan definisi budaya politik menurut Sidney Verba. Menurut Sidney Verba budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi di mana tindakan politik dilakukan. Baca juga Partai Politik Definisi dan Fungsinya Pada dasarnya, budaya politik merupakan nilai-nilai pengetahuan, adat istiadat, dan norma-norma yang dianut bersama dan melandasi pandangan hidup warga masyarakat suatu negara. Budaya politik lebih fokus terhadap aspek-aspek non perilaku aktual, seperti pandangan, sikap, nilai, dan kepercayaan. Dengan demikian, budaya politik merupakan dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang mempunyai peranan penting bagi keberlangsungan suatu sistem politik. Budaya politik memang tidak bisa lepas dari sistem politik. Sebab hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik. Berarti, setiap berbicara tentang budaya politik, maka tidak akan jauh-jauh dari pembicaraan sistem politik yang mencakup komponen-komponen struktur politik, fungsi-fungsi sistem politik, atau gabungan antara struktur dan fungsi politik. Tidak hanya itu, budaya politik juga mencakup komponen-komponen perilaku masyarakat suatu negara secara massal yang mempunyai peran bagi terciptanya sistem politik yang ideal. Baca juga Infrastruktur Politik di Indonesia Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya politik merupakan persepsi dan tindakan warga masyarakat suatu negara terhadap pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat yang bersangkutan maupun pemerintahnya. Tipe-tipe budaya politik Dalam buku Mengenal Ilmu Politik 2015 karya Ikhsan Darmawan, dijelaskan beberapa tipe budaya politik, yaitu Budaya politik parokial Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang terbatas pada lingkup kecil yang bersifat kedaerahan. Budaya politik ini memperlihatkan tingkat partisipasi politik masyarakatnya sangat rendah yang diakibatkan oleh faktor kognitif tingkat pendidikan rendah. Budaya politik tipe ini juga memperlihatkan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Budaya politik tipe ini terlihat jelas pada kelompok masyarakat tradisional. Budaya politik subyek Budaya politik subyek merupakan tipe budaya politik di mana anggota masyarakat tidak mempunyai perhatian dan kesadaran besar terhadap keseluruhan sistem politik yang ada. Dalam budaya politik tipe ini, perhatian yang lebih besar ditunjukkan pada hasil dari sistem politik yang bersangkutan. Sementara dalam hal partisipasi dan keterlibat dalam sistem politik, bisa dibilang sangat kecil. Baca juga Suprastruktur Politik Indonesia Kekuatan subyek politik dalam tipe ini sangat kecil dalam hal memengaruhi dan mengubah sistem politik yang ada. Dengan demikian, posisi subyek politik dalam tipe ini hanya menunggu kebijakan yang dihasilkan oleh para pembuat kebijakan. Budaya politik partisipan Budaya politik partisipan merupakan tipe budaya politik di mana anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam tipe ini, anggota masyarakat berperan aktif dalam proses politik serta dapat memengaruhi sebuah kebijakan politik yang akan dibuat oleh pemegang kekuasaan. Budaya politik tipe partisipan merupakan tempat yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan adanya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah. Harmonisasi hubungan tersebut terlihat dari partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.} seimbangdi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kesadaran mengenai kodrat manusia seperti itu, maka setiap manusia Indonesia percaya bahwa dirinya tidak akan dapat berkembang dengan baik bila ia tidak bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kesadaran seperti itulah yang kemudian mendorong tumbuhnya ^{JawabanContoh-contoh kegiatan Budaya Politik Partisipan adalah1. Mengikuti orasi dan kampanye pemilihan umum2. Mengikuti pemilihan umum3. Berperan sebagai warga negara baik secara aktif maupun pasif 4. Menyalurkan pendapat melalui persHal-hal diatas merupakan contoh kegiatan budaya politik partisipan, diluar apa yang tercantum diatas bisa menjadi opsi saya akan membahas secara khusus mengenai Budaya Politik PartisipanBudaya Politik Partisipan Pengertian Budaya Politik Partisipan – Budaya politk partisipan adalah budaya politik yang ditandai adanya kesadaran politik yang sangat tinggi. Budaya politik partisipan dapat dikatakan suatu bentuk budaya yang anggota masyarakatnya condong diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Budaya politik yang ditandai dengan adanya kesadaran dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Umumnya masyarakat budaya politik partisipan sadar bahwa betapapun kecil partisipasi dalam sistem politik, tetap saja merasa berarti dan berperan dalam berlangsungnya sistem politik. Begitu pun dengan budaya politik partisipan, masyarakat tidak menerima langsung keputusan politik, karena merasa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik yang memiliki hak dan tanggung Budaya Politik Partisipan Warga menyadari hak dan tanggung jawabnya dan dapat mempergunakan hak serta menanggung kewajibannyaTidak begitu saja menerima keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik secara keseluruhan, input, output, maupun posisi dirinya politik sebagai sarana transaksi, misalnya penjual dan pembeli. Warga menerima menurut kesadarannya tetapi dapat menolak menurut penilainnya sebagai warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis.}

Selaindampak positif, perkembangan sistem informasi, komunikasi, dan transportasi juga memiliki dampak yang negatif. Dengan adanya media informasi, komunikasi, dan transportasi ternyata telah membawa pengaruh nilai-nilai sosial budaya luar yang mulai menggeser budaya bangsa klasik yang adi luhung. Kehidupan individualistik mulai berkembang dan

Pengertian Budaya Politik – Kali ini kita akan sama sama membahas mengenai politik, eh jangan salah dulu. Pada pembahasan kali ini kita tidak membahas mengenai politik yang sedang terjadi di negeri ini, akan tetapi kita akan membahas budaya budaya politik yang ada di Indonesia. Tetapi sudahkah kalian mengetahui apa itu budaya politik? Lalu bagaimana ciri dan macamnya ? jadi agar lebih jelas dan kalian lebih memahami budaya politik, di bawah ini akan dijelaskan satu persatu apa itu budaya politik bagaimana ciri-cirinya dan macam macamnya. Budaya Politik merupakan suatu pola perilaku masyarakat dalam berkehidupan bernegara,hukum, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, adat,adat istiadat serta norma kebiasaan yang dihayati terhadap seluruh anggota masyarakat pada setiap harinya. Budaya politik juga dapat kita artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat secara yang sadar untuk berpartisipasi dalam mengambil sebuah kepetusan yang kolektif dan kebijakan publik untuk masyarakat secara keseluruhan. Jika disederhanakan lagi pengertian budaya politik merupakann suatunilai-nilai yang berkembang pada masyarakat tertentu dalam bidang politik. Macam macam Budaya Politik Budaya politik Parokial Budaya politik parokial merupakan budaya politik yang memiliki tingkat partisipasi yang renda, hal tersebut dikarenakan faktor kognitif, contohnya yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Budaya politik ini biasanya ada dalam masyarakat tradisional yang sifatnya lebih sederhana. Baca juga Pengertian Ideologi dan Macam-Macam Ideologi Beserta Penjelasan Lengkap Pengertian Sosial, Cakupan Sosial dan Faktor-Faktor Sosial Orang-orang yang menjadi partisipan dalam budaya politik parokial iniyaitu orang-orang yang tidak mengetahui atau paham tentang pemerintahan dan politik sesungguhnya. Ciri ciri Politik Parokial diantaranya adalah sebagai berikut Bersifat apatis Pengetahuan politik yang masih rendah Tidak perduli dan lebih menarik diri terhadap kehidupan politik Masyarakatnya sederhana dan tradisional Anggota masyarakat lebih cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik yang sebenarnya sangat luas Kesadaran masyarakat akan pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakatnya yang rendah Warga negara tidak terlalu berharap dengan adanya sistem politik Tidak adanya peranan politik yang bersifat khusus Budaya Politik Partisipan Budaya politik macam Partisipan merupakan budaya politik yang ditandai dengan adanya tingkat kesadaran politik yang cukup tinggi. Pada budaya politik partisipan ini ditandai dengan adanya kesadaran dari setiap individu sebagai seorang anggota yang aktif dalam sistem politik. Pada budaya politik partisipan memang bersifat cenderung membuat masyarakatnya dilibatkan dalam sistem politik baik itu secara keseluruhan maupun secara struktur serta dalam proses administrativenya. Masyarakat yang menjadi partisipan dalam budaya politik ini akan merasa menjadi anggota aktif yang ikut serta bertanggung jawab pada keputusan politik. Berikut ciri ciri Budaya Politik Partisipan diantarnaya adalah sebagai berikut Pengetahuan yang tinggi terhadap politik Memiliki kesadaran berpolitik yang tinggi Warga negara memiliki kepekaan terhadap masalah atau isu-isu mengenai kehidupan politik Warga dapat menilai terhadap adanya masalah atau isu politik Warga memiliki kesadaran untuk taat terhadap peraturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan tanpa perasaan yang tertekan Warga memiliki kesadaran akan peran, hak, dan kewajiban, dan tanggung jawabnya Kontrol politik yang aktif Warga mampu dan memiliki keberanian dalam memberikan masukan, gagasan, tuntutan, kritik terhadap pemerintah Budaya Politik Kaula Budaya politik Kaula yaitu budaya politik yang banyak dilakukan digunakan oleh masyarakat yang sudah relative lebih maju baik dalam bidang sosial ataupun ekonomi, akan tetapi masih belum terlalu aktif. Partisipan dalam budaya politik kaula macam ini akan patuh pada pejabat-pejabat pemerintahan namun tidak melibatkan diri dalam proses politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan sehingga dianggap memiliki tingkat perhatian yang rendah. Ciri ciri Budaya Politik Kaula diantaranya adalah sebagai berikut Memiliki pengetahuan dalam bidang politik yang cukup baik Partisipasi politik yang minim Warga negara akan menganggap dirinya kurang dapat mempengaruhi sistem politik yang ada. Kehidupan ekonomi warga negara sudah membaik Tingkat pendidikan relatif sudah maju Kesadaran berpolitik yang rendah Masyarakat menyadari otoritas pemerintah sepenuhnya Warga negara cukup puas untuk menerima apa yang berasal dari pemerintah Masyarakat secara pasif patuh akan pada pejabat, pemerintah, dan undang-undang yang ada Baca juga artikel di bawah ini Ragam-Ragam Musik Di Indonesia Yang Harus Anda Ketahui Suku Lingon – Misteri & Fakta Unik Suku Pedalaman Halmahera Bermata Biru Pengertian Masyarakat Madani Menurut Para Ahli dan Ciri-Ciri atau Karakteristik Umum Masyarakat Madani Biografi Ki Hajar Dewantara Demikianlah ulasan mengenai pengertian budaya politik, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan anda. kunjungi terus sebagai media pembelajaran.

Dalammenyelenggarakan kehidupan bermasyarakatnya, suami-isteri atau keluarga yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada

nurhalimaharkanh nurhalimaharkanh PPKn Sekolah Dasar terjawab Adanya kesadaran bahwa dirinya sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik adalah merupakan ciri dari budaya politik.. a. parokialb. subjekc. partisipand. patronagee. patrimonialistik jawaban yg bener tuh iya kayanya C deh Iklan Iklan dayatf dayatf jawabannya peatrimonialistik Iklan Iklan veraarl veraarl Jawabannya yang Iklan Iklan Pertanyaan baru di PPKn Bagaimana sikapmu terhadap teman²mu yang berasal dari daerah berbeda dengan jenis permainan yang berbeda dikaitkan dengan jenis permainan yang berbeda … ??Ayooo bantuu ya​ berikut perilaku negatif seorang pelajar yang dapat merusak budaya bangsa adalah​ tolong jawab bsk dikumpulin ​ ketampakan alam berupa daratan yaitu pilih yang benar a. pantai b. laut c. danau d. sungai​ Salah satu contoh permainan anak yang mengajarkan kebersamaan adalah.... a. layang-layang b. jamuran C. egrang d. cublak-cublak suwengyang ngasal bisu … lan​ Sebelumnya Berikutnya Iklan

Nilainilai al-Quran dengan Pendekatan Kontekstual: Membaca Ulang Tawaran Membumikan al-Quran Ahmad Syafii Maarif dalam Merawat Pemikiran Buya Syafii . × Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. by Abdul Wele. Download Free PDF Download PDF Download Free PDF View PDF.

^{Budaya politik adalah pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya Kantaprawira, 200625. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Budaya Politik Budaya politik didefinisikan oleh Almond dan Verba 1990178 sebagai suatu sikap orientasi yang khas suatu warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Pengertian budaya politik ini membawa pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu orientasi sistem dan orientasi individu. Almond dan Verba juga mengaitkan budaya politik dengan orientasi dan sikap politik seseorang terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem politik. Budaya politik merupakan aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Artinya, budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh situasi, kondisi, dan pendidikan dari masyarakat itu sendiri, terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan, sehingga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara teoritis, budaya politik juga dapat diartikan aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat dalam memberikan rasionalisasi untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Budaya atau kebudayaan sangat luas lingkupnya di mana mencakup pola pikir, sikap, perilaku tindakan, dan peralatan. Sementara itu, politik bertalian dengan kebijakan dan pemerintahan. Oleh karena itu, budaya politik dapat dimaknai pola pikir, sikap, perilaku, dan peralatan berkenaan dengan kebijakan dan pemerintahan. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya. Kegiatan politik seseorang misalnya, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik. Bentuk Budaya Politik a. Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan Berdasarkan sikap yang ditunjukkan oleh seseorang, budaya politik dibagi menjadi dua jenis, yaitu Budaya Politik Militan. Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi kriris, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi. Budaya Politik Toleransi. Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang. b. Berdasarkan Orientasi Politiknya Berdasarkan orientasi politiknya, budaya politik dibagi menjadi tiga tipe, yaitu Kantaprawira, 200632-35 Budaya Politik Kaula. Budaya politik kaula, yaitu di mana anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi output-nya. Perhatian yang frekuensinya sangat rendah atas aspek input serta kesadarannya sebagai aktor politik, boleh dikatakan nol. Orientasi mereka yang nyata terhadap objek politik dapat terlihat dari pernyataannya, baik berupa kebangsaan, ungkapan sikap mendukung maupun sikap bermusuhan terhadap sistem, terutama terhadap aspek output-nya. Budaya Politik Parokial. Budaya politik parokial artinya terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit misalnya yang bersifat provinsial. Dalam masyarakat tradisional dan sederhana, di mana spesialisasi sangat kecil, para pelaku politik sering serempak dengan melakukan peranannya dalam bidang ekonomi, keagamaan, dan lainnya. Budaya Politik Primordial. Budaya politik primordial ditandai adanya ikatan-ikatan kepentingan-kepentingan secara rasional individual atau kelompok berada di atas kepentingan hidup bersama. Dari keadaan seperti itu bisa memunculkan kelompok-kelompok kecil atau relatif besar pertemanan atau perhimpunan yang bisa mengenyampingkan kepentingan umum. Budaya Politik Partisipan. Budaya politik partisipan ditandai oleh adanya perilaku seseorang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Seseorang dengan sendirinya menyadari setiap hak dan tanggung jawabnya kewajibannya serta dapat pula merealisasi dan mempergunakan hak dan menanggung kewajibannya. Orientasi Budaya Politik Dalam pendekatan perilaku politik, terdapat interaksi antara manusia satu dengan lainnya yang akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap, dan nilai seseorang yang kemudian memunculkan orientasi sehingga timbul budaya politik. Orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya mempengaruhi budaya politik seseorang. Orientasi politik tersebut dapat dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang objek-objek politik. Almond dan Verba 199016 mengajukan klasifikasi tipe-tipe orientasi politik, yaitu Orientasi kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibu kota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lagu kebangsaan negara. Orientasi afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranannya yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu. Orientas evaluatif, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Daftar Pustaka Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. 1990. Budaya Pollitik, tingkah laku politik dan demokrasi di lima Negara. Jakarta Bumi Aksara. Kantaprawira, Rusadi. 2006. Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar. Bandung Sinar Baru Algensindo.} Beberapadefinisi tentang demokrasi sebagai berikut. 1) Menurut Abraham Lincoln. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ( Government of the people, by the people, and for the people ). Pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

- Salah satu wujud tanggung jawab warga negara berkaitan dengan kondisi politik di Indonesia adalah berpartisipasi dalam kegiatan politik. Partisipasi politik dapat dilakukan di lingkungan sekolah, masyarakat, hingga keluarga. Berikut ini beberapa contoh partisipasi politik yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Partisipasi politik merupakan keterlibatan warga negara terhadap kegiatan politik dalam suatu bangsa. Pada dasarnya, ia bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat, keputusan undang-undang, dan tindakan yang diambil oleh mereka, sebagaimana dikutip dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2017 yang ditulis Nuryadi dan Tolib. Wujud partisipasi politik bisa dilakukan dalam bentuk aktif atau pasif. Selain itu, pengaruhnya dapat dirasakan secara langsung atau tidak langsung. Sebab, sistem negara demokratis tidak dapat terwujud tanpa partisipasi politik dari warga negaranya. Salah satu bentuk partisipasi politik secara tidak langsung adalah dengan menumbuhkan budaya demokratis di lingkungan keluarga. Bagaimanapun juga, keluarga merupakan institusi terkecil dalam suatu masyarakat. Sistem politik bangsa dimulai dalam lingkup paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Partisipasi politik dalam suatu keluarga adalah kegiatan demokratis yang selanjutnya mempengaruhi kondisi masyarakat secara umum. Meskipun pengaruhnya kecil dan sangat terbatas, namun hal ini merupakan fondasi paling mendasar dalam menanamkan nilai politik suatu bangsa. Contoh-contoh Partisipasi Politik di Lingkungan Keluarga Di lingkungan keluarga, partisipasi politik dapat diwujudkan dengan contoh-contoh perilaku berikut ini. 1. Saling menghargai antaranggota Menaati pembagian tugas dalam Melakukan diskusi permasalahan politik di lingkungan Musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan Setiap anggota keluarga berhak menyampaikan pendapat dan anggota keluarga yang lain mendengarkan dengan seksama pendapat Memutuskan perkara keluarga secara demokratis. Artinya, keputusan penting dalam keluarga tidak diputuskan secara sepihak, melainkan berdasarkan musyawarah bersama. 7. Menerima perbedaan pendapat dengan lapang dada Nilai-nilai partisipasi politik yang perlu ditanamkan di lingkungan keluarga juga adalah kepekaan terhadap masalah bangsa dan negara, serta peduli dengan kejadian-kejadian yang menimpa anggota keluarga besar lainnya. Sebagai informasi, poin paling penting dalam partisipasi politik adalah kesadaran bahwa ada kekuasaan tertentu dalam institusi keluarga. Anggota keluarga memiliki suara dan berhak berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan keputusan keluarga tersebut. Tanpa adanya kesadaran bahwa "dirinya" atau anggota keluarga lain memiliki pengaruh dan berhak untuk menyampaikan pendapat, maka partisipasi politik sulit juga Contoh Sikap Terpuji Pengamalan Sila ke-5 Pancasila di Rumah Contoh Pengamalan Sila ke-3 Pancasila di Tempat Bermain Apa Itu Partisipasi Politik & Contohnya di Lingkungan Masyarakat - Pendidikan Penulis Abdul HadiEditor Iswara N Raditya

^{Organisasiyang jelas adalah organisasi yang memiliki tujuan yang jelas. Dari yang jelas itulah maka segala upaya yang dilakukan dalam organisasi tersebut senantiasa terarah kepada yang layak/jelas, bukan kepada yang asal-asalan. Menarik kiranya membahas dan memahami tujuan dasar ber-organisasi, terlebih bagi kita yang aktif dalam organisasi, baik} Politik merupakan sarana yang paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu Negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah pemerintah, untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat. Tentu bukanlah hal mudah untuk mempengaruhi atau memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat. Ada beberapa faktor dominan yang dapat mempengaruhi pemahaman politik masyarakat, yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor jenis kelamin, faktor keturunan sampai faktor mata pencarian. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mempengaruhi atau memberikan pemahaman terhadap politik melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah secara khusus bagai pemilih pemula dan masyarakat secara umum. Tujuan penulisan ini adalah agar siswa sebagai masyarakat sekaligus sebagai pemilih pemula dapat memiliki pemahaman secara mendasar mengenai politik melalui sarana pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik. Sehingga siswa sebagai pemilih pemula dan masyarakat secara umum melek politik dan mampu untuk menunjukkan sikap partisipatif terhadap politik. Metode penulisan yang digunakan dalam paper jurnal ini adalah studi kepustakaan dengan didukung oleh hasil penelitian yang relevan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu media sarana pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik pada para gerasi muda atau yang sering disebut sebagai pemilih pemula, sehingga dalam penerapan konsep masyarakat yang demokratis dapat terlaksana dengan baik. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 1 2018 44-51Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu SosialAvailable online Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemulamelalui Pendidikan KewarganegaraanAsmika RahmanProgram Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program PascasarjanaUniversitas Negeri Yogyakarta, IndonesiaDiterima Pebruari 2018; Disetujui April 2018; Dipublikasikan Juni 2018AbstrakPolitik merupakan sarana yang paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang adadalam suatu Negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah pemerintah, untukmempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat. Tentu bukanlah hal mudah untuk mempengaruhi ataumemberikan pemahaman politik terhadap masyarakat. Ada beberapa faktor dominan yang dapat mempengaruhi pemahamanpolitik masyarakat, yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor jenis kelamin, faktor keturunan sampai faktor matapencarian. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mempengaruhi atau memberikan pemahaman terhadappolitik melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah secara khusus bagai pemilih pemula dan masyarakat secara penulisan ini adalah agar siswa sebagai masyarakat sekaligus sebagai pemilih pemula dapat memiliki pemahaman secaramendasar mengenai politik melalui sarana pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik. Sehingga siswa sebagaipemilih pemula dan masyarakat secara umum melek politik dan mampu untuk menunjukkan sikap partisipatif terhadap penulisan yang digunakan dalam paper jurnal ini adalah studi kepustakaan dengan didukung oleh hasil penelitian yangrelevan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu media sarana pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkanpartisipasi politik pada para gerasi muda atau yang sering disebut sebagai pemilih pemula, sehingga dalam penerapan konsepmasyarakat yang demokratis dapat terlaksana dengan Kunci Konsep Dasar; Pendidikan Politik; Pemilih is the means the most elegant in the grab or get a power. Policies that exist within a country is a political product that is usedby a group of people, in this case is the Government, to influence or change an order of people's lives. Of course it is not easy toinfluence or give a political understanding on the community. There are several factors that can affect the dominant understandingof the political community, namely educational factors, environmental factors, factors of gender, heredity factors to education has an important role in influencing or providing an understanding of politics through means of education inthe school environment in particular like a novice voters and the public in General. The purpose of thiswriting is to make the studentsas well as community voters beginners can have fundamentally understanding about politics through means of civic education as apolitical education. So the student as novice voters and the public in general political literacy and are able to demonstrateparticipatory attitude towards politics. Writing method used in this study is a journal paper libraries supported by the results ofrelevant research. Citizenship education as one of the media means of political education is expected to increase politicalparticipation on the young gerasi or commonly referred to as novice voters, resulting in the application of the concept of communityDemocratic concluded The Basic Concept; Political Education; Novice to Cite Rahman, A. 2018. Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui PendidikanKewarganegaraan. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10 1 44-51.*Corresponding authorE-mail asmikarahman89 2085-482X PrintISSN 2407-7429 Online Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 1 2018 era serba canggih saat ini, kita dituntutuntuk berfikir secara cepat dalam hal apapun, tidakterlepas dalam urusan politik. Politik merupakansarana yang paling elegan dalam meraih ataumendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu negara merupakanproduk politik yang digunakan oleh sekelompokorang, dalam hal ini adalah pemerintah, untukmempengaruhi atau merubah suatu tatanankehidupan masyarakat. Misalnya kebijakan untukmenaikkan harga bahan bakar miyak, menaikkanharga bahan pokok makanan, menaikkan tarifdasar listrik, menaikkan pajak kendaran bermotor,merubah kurikulum pendidikan, dan lainsebagainya. Maka dari itu masyarakat ditutut untukmelek politik atau dengan kata lain faham terhadappolitik, agar tidak mudah terprovokasi atau ditipuoleh kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadaprakyat. Rakyat mempunyai peran yang sangatpenting dalam suatu Negara, karena sukses atautidaknya sebuah pemilu akan diukur dari sebatasmana partisipasi masyarakat dalam pemilihanumum tersebut. Baik itu pemilihan umum legislatif,presiden maupun pemilihan umum kepala pemilihan umum tersebut selaluterdapat pemilih pemula. Menurut Undang-UndangNo. 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2serta pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih pemulaadalah warga Indonesia yang pada hari pemilihanatau pemungutan suara adalah warga NegaraIndonesia yang sudah genap berusia 17 tahun danatau lebih atau sudah/pernah kawin yangmempunyai hak pilih, dan sebelumnya belumtermasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Pemilih pemula dalam kategoripolitik adalah kelompok yang baru pertama kalimenggunakan hak pilihnya Setiajid, 201119.Berati kriteria pemilih pemula merupakan merekayang berusia 17 tahun ke atas atau telah menikahatau yang baru pertama kali menggunakan hakpilihnya pada saat pemilihan umum satu peran masyarakat atau pemilih pemuladalam politik adalah memiliki fungsi kontrolterhadap jalannya suatu pemerintahan, dari fungsiinilah sehingga dapat berpengaruh terhadapkebijakan-kebijakan yang dibuat, pemerintah harusmempertimbangkan segala sesuatunya berdasaratas keinginan dan kebutuhan rakyatnya, bukankarena atas dasar keinginan suatu kelompok bukanlah hal mudah dalammempengaruhi atau memberikan pemahamanpolitik terhadap masyarakat rakyat. Adabeberapa faktor dominan yang dapatmempengaruhi pemahaman politik masyarakat,yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktorjenis kelamin, faktor keturunan sampai faktor matapencarian. Jika salah satu dari kelima faktor tesebutdapat berperan aktif dalam masyarakat, maka akanmempengaruhi pemahaman masyarakat terhadappolitik. Dari segi budaya politik juga memiliki peranbesar dalam pemahaman masyarakat terhadappolitik, yaitu seperti dikemukakan oleh Gabriel AlAlmond dan Sidney Verba 199021 yangmengatakan bahwa budaya politik adalah sikaporientasi warga negara terhadap sistem politik dananeka ragam bagiannya, dan sikap terhadapperanan warga negara didalam sistem menurut Mochtar Mas’oed dan ColinMac Andrew 198641 mengatakan budaya politikadalah sikap dan orientasi warga suatu negaraterhadap kehidupan pemerintahan negara Kewarganegaraan memilikiperan penting dalam mempengaruhi ataumemberikan pemahaman terhadap politik melaluisarana pendidikan di lingkungan sekolah secarakhusus bagai pemilih pemula dan masyarakatsecara umum. Materi-materi yang berkaitandengan politik secara eksplisit terdapat padamateri pelajaran di jenjang Sekolah Menengah AtasSMA kelas XI sebelas, yaitu pada BAB BudayaPolitik. Bab ini menjelaskan tentang pengertianbudaya, politik, budaya politik, tipe-tipe budayapolitik dan lain sebagainya. Sehingga harapannya,setelah peserta didik selesai menempuh materi ini,peserta didik mampu untuk mendeskripsikanpengertian budaya politik, menganalisis tipe-tipebudaya politik yang berkembang dalammasyarakat, mendeskripsikan pentingnyasosialisasi pengembangan budaya politik, sertamampu menampilkan peran serta budaya politikpartisipan. Begitu juga pendidikan politik yangdapat kita berikan kepada masyarakat sekitar padaumumnya, yaitu dengan cara berperan aktif dalamkegiatan kemasyarakatan seperti ikut rapat RT, ikutkegiatan ronda, ikut serta dalam pemilihan umumKepala Desa/Dukuh dan lain penulisan ini adalah agar siswasebagai masyarakat sekaligus sebagai pemilih Asmika Rahman. Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan46pemula dapat memiliki pemahaman secaramendasar mengenai politik melalui saranapendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikanpolitik. Sehingga siswa sebagai pemilih pemula danmasyarakat secara umum melek politik dan mampuuntuk menunjukkan sikap partisipatif terhadappolitik. Adapun manfaat teoritik dari penulisan iniadalah bagi penulis dapat memberikan pengalamanyang sangat berharga dalam penyusunansistematika pembuatan paper. Penulis jugamendapatkan pengetahuan tentang konsep dasarpendidikan politik dalam masyarakat. Penulis jugamenyadari bahwa masih banyak kekurangannyadalam penulisan paper ini. Adapun manfaat bagisiswa dan masyarakat luas adalah membentuksiswa dan masyarakat yang tahu dan faham akankehidupan berbangsa dan bernegara, dimana siswadan masyarakat dibekali dengan pengetahuanbudaya politik dan diajarkan tentang bagaimanapartisipasi PolitikPolitik memiliki makna cukup beragam. Adayang menyebutnya dengan seni dan ilmupemerintahan, ilmu tentang negara, dan pembagiankekuasaan. Pada dasarnya politik berkenaandengan perilaku manusia dalam mendapatkankekuasaan, menjalankan kekuasaan, danmempertahankan politik merupakan salah satu ilmutertua dari beberapa cabang ilmu yang ada. Secaraetimologis, politik berasal dari Bahasa Yunani“polis” yang artinya negara kota. Dari istilah polisini, berkembang konsep polites yang berarti warganegara dan konsep politikos yang berartikewarganegaraan. Dari arti etimologis tersebut,politik dapat diartikan sebagai sesuatu yangberhubungan dengan atau antara warga negarapada suatu negara kota. Dalam bahasa Inggris, akarkatanya adalah politics, yang bermaknakebijaksanaan policy. Jika dilihat dari keduabahasa tersebut, bahasa Yunani dan Inggris, makapolitik dapat dipahami sebagai suatu proses dansistem penentuan dan pelaksanaan kebijakan yangberkaitan erat dengan warga negara dalam satunegara kota Sitepu, 2012.Pengertian politik dari para ahli diantaranyadikemukakan oleh Laswell dkk 1952 bahwapolitik merupakan suatu proses dalam bentuk“siapa yang mendapatkan apa, kapan danbagaimana” politics as who gets, what, when, andhow. Easton 1981 merumuskan politik sebagaipola-pola kekuasaan, aturan dan kewenangan,kehidupan publik, pemerintah, dan 1971 berpendapat bahwa yangdimaksud dengan politik sebenarnya ialah usaha-usaha yang dijalankan oleh para warga negarauntuk mencapai kekuasaan dalam negara. MenurutBudiarjo 2008 politik adalah bermacam-macamkegiatan dalam suatu sistem sosial yangmenyangkut proses menentukan danmelaksanakan PolitikMenurut Almond dan S. Verba 1991,budaya politik adalah sikap orientasi warga negaraterhadap sistem politik dan aneka ragambagiannya, dan sikap terhadap peranan warganegara di dalam sistem itu. Menurut Marbun2005, budaya politik adalah pandangan politikyang mempengaruhi sikap, orientasi, dan pilihanpolitik seseorang. Budaya politik lebihmengutamakan dimensi psikologis dari suatusistem politik, yaitu sikap, sistem kepercayaan,simbol yang dimiliki individu dan yangdilaksanakannya dalam Larry Diamond 2003, budayapolitik adalah keyakinan, sikap, ide-ide, nilai,sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentangsistem politik negeri mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu. Menurut Mas’oeddan Andrews 1986, budaya politik adalah sikapdan orientasi warga suatu negara terhadapkehidupan pemerintahan negara dan Almond dan Powell 1966, budaya politikadalah suatu konsep yang terdiri dari sikap,keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yangsedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat,termasuk pola kecendrungan-kecendrungankhusus serta pola-pola kebiasaan yang terdapatpada kelompok-kelompok dalam Tipe-tipe Budaya Politika. Budaya Politik Parokial Parochial PoliticalCultureBudaya Politik ini terbatas pada satu wilayahatau lingkup yang kecil atau sempit. Pada umumnyabudaya politik ini terdapat dalam masyarakat yangtradisional dan sederhana. Dalam masyarakat Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 1 2018 ini, spesialisasi sangat kecil dan belumbanyak Budaya Politik Subyek Subject PoliticalCultureMenurut Muchar Mas’oed dan ColinMacAndrews, budaya politik subjek menunjukkanpada orang-orang yang secara pasif patuh padapejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undangUU, tetapi tidak melibatkan diri dalam politikataupun memberikan suara dalam Budaya Politik Partisipan ParticipantPolitical CultureMenurut Almond dan Verba, budaya politikpartisipan adalah suatu bentuk budaya dimanaanggota masyarakat cenderung diorientasikansecara eskplisit terhadap sistem sebagaikeseluruhan dan terhadap struktur dan prosespolitik serta administratif. Budaya politik iniditandai oleh adanya kesadaran bahwa dirinyaataupun orang lain, sebagai anggota aktif dalamkehidupan politik. Ini menunjukkan pada orangorang yang tidak dalam kegiatan politik, palingtidak dalam kegiatan pemberian suara Voting danmemperoleh informasi yang cukup banyak Pendidikan PolitikMenurut Gabriel Almond dalam Mas’oed1986, pendidikan politik adalah bagian darisosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimanaseharusnya masing-masing masyarakatberpartisipasi dalam sistem politiknya. MohammadNuh sebagaimana dikutip oleh Wayan Sohib 2009mengatakan, pendidikan politik tidak terbatas padapengenalan seseorang terhadap peran individudalam partisipasinya dalam pemerintahan, partaipolitik dan birokrasi. Tetapi pada hakikatnyaadalah terbangunnya proses pendawasaan danpencerdasan seseorang akan tanggung jawabindividu dan kolektif untuk menyelesaikanpermasalahan bangsa sesuai otoritasnya yangmengandung makna mentalitas dan etika Surono sebagaimana dikutipRamdlang Naning 19828, pendidikan politikadalah usaha untuk masyarakat politik, dalam artimencerdaskan kehidupan politik rakyat,meningkatkan kesadaran warga terhadap kepekaandan kesadaran hak, kewajiban dan tanggung jawabterhadap bangsa dan 1990 mengidentifikasi pendidikanpolitik dalam arti kata yang longgar yaitu sosialisasipolitik adalah bagian langsung dari kehidupanmasyarakat sehari-hari. Disenangi ataukah tidak,diketahui ataukah tidak, disadari ataukah tidak, halitu dialami oleh anggota-anggota masyarakat, baikpenguasa ataupun orang awam. Jadi kalau bolehdisimpulkan, pendidikan politik dalam arti katayang ketat dapat diartikan usaha yang sadar untukmengubah proses sosialisasi masyarakat sehinggamereka memahami dan menghayati betul nilai–nilai politik yang terkandung dalam suatu sistempolitik yang ideal yang hendak dibangun. Hasilpenghayatan itu akan menghasilkan/melahirkansikap dan tingkah laku politik baru yangmendukung sistem politik yang ideal itu, danbersamaan dengan itu lahir pula kebudayaanpolitik Kantaprawira 2004, pendidikanpolitik yaitu untuk meningkatkan pengetahuanrakyat agar mereka dapat berpartisipasi secaramaksimal dalam sistem politiknya. Sesuai pahamkedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harusmampu menjalankan tugas partisipasi. Bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melaluia Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentukpendapat umum; b Siaran radio dan televisi serta filmaudio visual media; c Lembaga atau asosiasi dalammasyarakat seperti masjid atau gereja tempatmenyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikanformal ataupun Bentuk dan Proses Pendidikan PolitikBentuk dan proses sosialisasi ataupendidikan politik menurut Kavang 1998, ituterbagi atas dua jenis, yaitu a Bentuk dan prosesyang bersifat laten atau tersembunyi dimanakegiatan atau aktivitasnya berlangsung dalamlembaga-lembaga sosial non politis sepertilingkungan keluarga, lingkungan sosial dankeagamaan, lingkungan kerja maupun lingkungansekolah atau kampus. b Bentuk dan proses yangbersifat terbuka di mana aktivitasnya berlangsungdalam lembaga politis tertentu termasuk pemiludan perangkat-perangkatnya.Adapun bentuk sosialisasi politikberdasarkan jumlah peserta audience atau massa Asmika Rahman. Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan48yang mengikutinya dibedakan menjadi bentukumum dan bentuk terbatas. Bentuk umum terjadibila massa audience yang melaksanakannya tidakdibatasi jumlahnya sedangkan bentuk yangterbatas jumlahnya dibatasi untuk Partisipasi PolitikSecara etimologi kata partisipasi berasal darikata latin “Pars” dan “capere”. Pars berarti bagian-bagian dan capere berarti mengambil atau ikutserta. Jadi diartikan partisipasi adalah “ikut sertamengambil bagian”. Kemudian dalam bahasaInggris, disebut participate atau participationberarti mengambil bagian atau mengambilperanan. Rush dan Althoff 2001 mengatakanbahwa partisipasi politik adalah keterlibatanindividu sampai macam-macam tingkatan di dalamsistem Budiardjo 2008, sebagai definisiumum dapat dikatakan bahwa partisipasi politikadalah kegiatan seorang atau kelompok oranguntuk ikut serta secara aktif dalam kehidupanpolitik, antara lain dengan jalan memilih pimpinannegara dan secara langsung atau tidak langsungmempengaruhi kebijakan pemerintah publicpolicy. Kegiatan ini mencakup kegiatan sepertimemberikan suara dalam pemilihan umum,menghadiri rapat umum, mengadakan hubungancontacting atau lobbying dengan pejabatpemerintah atau anggota parlemen, menjadianggota partai, atau salah satu gerakan sosialdengan direct action dan Bentuk Partisipasi PolitikMenurut Mas’oed & Andrews 1986partisipasi politik terbagi dalam 2 dua bentuk,yakni secara Konvesional dan Non tersebut adalaha. Partisipasi politik secara konvensional adalahpemberian suara voting, diskusi politik,kegiatan kampanye, membentuk danbergabung dalam kelompok kepentingan,komunikasi individual dengan pejabat politikdan Partipasi politik secara non konvensionaladalah pengajuan petisi demonstrasi,konfrontasi mogok, tindakan politik terhadapharta benda perusakan, pemboman,pembakaran, tindakan kekerasan politikterhadap manusia penculikan, pembunuhan,perang gerilya dan revolusi.6. Pemilih PemulaPemilih adalah sebagai semua pihak yangmenjadi tujuan utama para kontestan untukmereka pengaruhi dan keyakinan agar mendukungdan kemudian memberikan suaranya kepadakontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal inidapat berupa konstituen maupun masyarakat padaumumnya. Konstituen adalah kelompokmasyarakat yang merasa diwakili oleh suatuideology tertentu yang kemudian termanisfestasidalam institusi politik seperti partai politikPrihatmoko, 2005.Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tigakategori. Pertama pemilih rasional, yakni pemilihyang benar-benar memilih partai berdasarkanpenilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilihkritis emosional, yakni pemilih yang masih idealisdan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula,yakni pemilih yang baru pertama kali memilihkarena usia mereka baru memasuki usia pemula adalah warga negara yang didaftaroleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih,dan baru mengikuti pemilu memberikan suarapertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan diIndonesia dengan rentang usia 17-21 tahunFenyapwain, 2013.Pahmi 2010 mengatakan bahwa pemilihadalah warga Negara Indonesia yang telah genapberusia 17 tahun atau lebih atau sudah/ Undang-Undang No. 10 tahun 2008Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah wargaIndonesia yang pada hari pemilihan ataupemungutan suara adalah warga Negara Indonesiayang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebihatau sudah/pernah kawin yang mempunyai hakpilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilihkarena ketentuan Undang-Undang menurut Suhartono 20096pemilih pemula khususnya remaja mempunyai nilaikebudayaan yang santai, bebas, dan cenderungpada hal-hal yang informal dan mencarikesenangan, oleh karena itu, semua hal yangkurang menyenangkan akan dihindari. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 1 2018 Teori Perilaku Pemilih Voting BehaviorPerilaku pemilih voting behavior dapatdianalisis dengan tiga pendekatan, antara lainadalah a. Pendekatan Sosiologis. Keterkaitan antaramodel sosiologis dengan perilaku pemilihterhadap keanggotaan kelompok mengatakanbahwa pemilih cenderung mengadopsi pola-pola pemungutan suara dicerminkan olehfaktor ekonomi dan kedudukan sosialnyadimana ia berada, terutama dalamkelompoknya. Pengaruh sosiologis terhadapperilaku pemilih yakni identifikasi kelas sosialyakni kesamaan yang dalam pandanganpemilih ada diantara kedudukan sosial dirinyadengan kedudukan sosial partai politik. Namunjuga aspek agama, kelas sosial, etnisitas,gender, dan juga aspek daerah tempat tinggalSitepu, 2012.b. Pendekatan Psikologis. Pemilih yang secarapsikologis terikat dengan partai politik, atauberupa kesamaan psikologis yang terlihatantara diri dan keadaan seseorang denganpartai yang hendak dipilihnya. Lalu kemudianada lagi yang namanya identifikasi kelas sosialyaitu kesamaan yang dalam pandanganpemilih, ada diantara kedudukan sosial dirinyadan kedudukan sosial partai politik. Parapemilih dilihat sebagai orang yangmenidentifikasikan dirinya dengan satu partaipolitik tertentu. Jadi, intinya adalah bahwaidentifikasi seseorang pemilih denganpartaipartai politik tidak didasarkan kepadakesamaan kelas sosial akan tetapi didasarkanpada kesamaan orientasi budaya Sitepu,2012.c. Pendekatan Rasional. Alasan pilihan rasionalberupa perhitungan tentang untung dan rugisecara pribadi jikalau seseorang memilihsebuah partai politik suatu hal yang dapatmenjelaskan mudahnya perpindahanseseorang dari partai satu kepartai yanglainnya. Pendekatan pilihan rasional melihatkegiatan memilih sebagai produk kalkulasiuntung dan rugi. Oleh sebab itu yang menjadipertimbangan adalah tidak hanya “ongkos”memilih dan kemungkinan suaranya dapatmemengaruhi hasil yang diharapkan. Bagipemilih, pertimbangan untung rugidipergunakan untuk membangun keputusantentang partai atau kandidat yang dipilih,terutama untuk membuat keputusan apakahikut memilih atau tidak ikut memilih Sitepu,2012.Studi mengenai perilaku memilih jugadikembangkan oleh Dennis Kavanagh Imawan1995 sebagai berikuta. Structural Approach. Dalam pendekatan inistruktur social dipandang sebagai basis daripengelompokan politik. Bahwa tingkah lakupolitik seseorang, termasuk dalam menentukanpilihan politiknya, ditentukan olehpengelompokan sosialnya yang pada umumnyadidasarkan atas kelas sosial, agama, desakota,bahasa dan Sociological Approach. Pendekatan iniberpendapatbahwa tingkah laku politikseseorang dipengaruhi oleh identifikasi sertanorma-norma yang dianut oleh satu pendekatan ini, mobilitas seseoranguntuk keluar dari satu kelompok danbergabung dengan kelompok lain Ecological Approach. Pendekatan inimemandang faktor-faktor yang bersifatekologis, seperti daerah, sangat menentukantingkah laku politik seseorang. Misalnya, dalampendekatan ini percaya bahwa mereka yanglahir dan dibesarkan di daerah pesisir pantailebih bersikap demokratis dibandingkandengan mereka yang berada di Social Psychological Approach. Dalampendekatan ini tingkah laku dan keputusanpolitik seseorang sangat dipengaruhi olehinteraksi antara factor internal, seperti sistemkepercayaan, dan factor eksternal, sepertipengalaman politik. Pendekatan inimemandang bahwa tingkah laku dankepercayaan individu menentukan danmembentuk norma-norma Rational Choice Approach. Pendekatan inimemandang bahwa semakin modernnya sertamakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat,maka masyarakat akan selalumemperhitungkan keuntungan dan kerugianyang akan diperoleh bila melakukan satutindakan politik. Asmika Rahman. Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan50SIMPULANSiswa sebagai pemilih pemula ataumasyarakat secara umum dituntut untuk melekterhadap politik, agar dapat berperan sebagaipengontrol terhadap jalannya pemerintahan yangberkuasa. Untuk menciptakan masyarakat yangmelek politik, maka diperlukan pendidikan politiksejak dini. Pendidikan Kewarganegaraan memilikiperanan penting dalam memberikan pemahamanterhadap politik melalui sarana pendidikan dilingkungan sekolah bagi pemilih pemula. Politikdapat dipahami sebagai suatu proses dan sistempenentuan dan pelaksanaan kebijakan yangberkaitan erat dengan warga negara dalam satunegara kota. Pendidikan politik adalah bagian darisosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimanaseharusnya masing-masing masyarakatberpartisipasi dalam sistem politiknya. Pendidikanpolitik dalam hal ini dilakukan melalui matapelajaran pendidikan kewarganegaraan, secaraeksplisit terdapat pada materi pelajaran di jenjangSekolah Menengah Atas SMA kelas XI sebelas,yaitu pada BAB Budaya Politik. Partisipasi politikadalah kegiatan seorang atau kelompok oranguntuk ikut serta secara aktif dalam kehidupanpolitik, antara lain dengan jalan memilih pimpinannegara dan secara langsung atau tidak langsungmempengaruhi kebijakan pemerintah publicpolicy. Pemilih pemula adalah warga negaraIndonesia yang terdaftar sebagai pemilihberdasarkan ketentuan undang-undang pemilihanumum dengan usia minimal 17 tahun atausudah/pernah kawin serta baru pertama kalimendapatkan hak suara pada saat pemiludilaksanakan. Perilaku pemilih voting behaviordapat dianalisis dengan tiga pendekatan, antaralain a Pendekatan Sosiologis, b PendekatanPsikologis, c Pendekatan Rasional. Pendekatanyang digunakan dalam ha ini adalah pendekatanrasional, yaitu pertimbangan untung rugi dalammemilih partai atau kandidat calon pemimpin,terutama untuk membuat keputusan apakah ikutmemilih atau tidak ikut memilih yang dilakukanoleh siswa sebagai pemilih pemula atau masyarakatsecara TERIMAKASIHTerimakasih kepada Dr. Marzuki, danDR. Suharno, selaku dosen pengampumatakuliah Penulisan Karya Ilmiah. Telahmembimbing dan mengarahkan dalam pembuatanpaper jurnal ini. Terimakasih juga kepada prodiPendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,Program Pascasarjana, sudah memberikankesempatan dalam berkarya dan PUSTAKAAffandi, M. 1971. Himpunan Kuliah Ilmu IlmuKenegaraan. Alumni 1990. Masalah dan Prospek Pembangunan Politikdi Indonesia,Kumpulan Karangan, Jakarta G. & G. Bingham Powell, Jr. 1966. ComparativePolitics A Developmental Approach. Boston LittleBrown and Company G. & Sidney .V. 1990. Budaya Politik TingkahLaku Politik dan Demokrasi di Lima Bumi M. 2008. Dasar Dasar Ilmu Politik. JakartaGramedia Pustaka L. 2003. Developing Democracy TowardsConsolidation. Yogyakarta IRE D. 1981. A Framework for Political The University of Chicago 2013. Pengaruh Iklan Politik dalamPemilukada Minahasa Terhadap PartisipasiPemilih Pemula di Desa Tounelet KecamatanKakas. Journal “Acta Diurna” Volume I. No. 1Tahun R. 1995. Pemilihan Umum 1992. DinamikaPemilih dalam Pemilu 1992. Suatu Center for Strategic and R. 2004, Sistem Politik Indonesia, SuatuModel Pengantar, Edisi Revisi, Bandung Sinarbaru D. 1998. Political Culture. Bandung Ade Ivan Prayetno, 2017,Perilaku Memilih Pemilih Pemula pada ProsesPemilihan Kepala Desa Laut Dendang Tahun2016, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9 1 D. 2015. Peran Pendidikan Politik terhadapPartisipasi Politik Pemilih Muda. Jurnal Politico 17 H. D., Lerner, D., & Rothwell, C. E. 1952. TheComparative Study of Elites. Stanford HooverInstitute 2005. Kamus Politik. Jakarta PustakaSinar M., & Andrews, C. 1986. Perbandingan SistemPolitik. Yogyakarta Gadjah Mada University Press. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 1 2018 Ramdlang, 1982, Pendidikan Politik danRegenerasi, Jakarta 2010. Politik Pencitraan. Jakarta P., 2017. Peranan Partai Politik dalamMelaksanakan Pendidikan Politik. JPPUMA JurnalIlmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 5 1 51-59Prihatmoko, 2005. Pemilihan Kepala DaerahLangsung. Filosofi, Sistem dan ProblemaPenerapan di Indonesia. Semarang M & Althoff, P. 2001. Pengantar Sosiologi PT. Raja Grafindo 2011. Orientasi politik yang mempengaruhipemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnyapada pemilihan Walikota Semarang Tahun Januari-Juni 2011,hal. P. A. 2012. Teori-teori Politik. Yogyakarta 2009. Tingkat Kesadaran Politik PemilihPemula Dalam Pilkada; Suatu Refleksi School-Based Democracy Education Studi Kasus PilkadaProvinsi Banten Jawa Barat”, Hasil Penelitian,Pascasarjana UPI, 2009 hal A. 2017. Pemahaman Siswa TentangKonsep Demokrasi Dalam PendidikanKewarganegaraan, dalam Prosiding SeminarNasional Tahunan Fakultas Ilmu SosialUniversitas Negeri Medan Tahun 2017 Vol. 1 2017, Hal. 530-534Undang-Undang nomor 10 tahun PemilihPemula. ... Setelah proses pemberian materi selesai selanjutnya pemateri mengembalikan kepada moderator untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam pesta politik, begitupun pada mahasiswa awal yang memprogramkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Hemafitria & Rianto, 2016;Rahman, 2018. ... Irma IrayantiIpandang IpandangAhmadi AhmadiAbdul WahidTahun 2024, Indonesia akan memasuki tahun pesta demokrasi sebagai sumber kekuatan politik yang mengakomodir kedaulatan rakyat demi keterwakilan yang adil. Pemilih pemula merupakan “hal yang seksi” yang diperebutkan oleh partai politik. Oleh karena itu, sasaran pengabdian masyarakat ini adalah siswa kelas XII SMA yang baru akan memiliki pengalaman pertama dalam memilih. Metode yang digunakan adalah sosialisasi langsung ke sekolah sasaran yakni SMAN 13 Konawe Selatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait pemilu baik syarat maupun implikasi pelaksaan pemilihan umum bagi para siswa yang memiliki hak ini merupakan ajang untuk menambah pengetahuan para siswa dalam menghadapi demokrasi di Indonesia utamanya pada pemilihan umum yang akan mereka hadapi untuk pertama kalinya.... Indonesia selama ini memakai batas usia 17 tahun dan atau telah menikah serta berkewarganegaraan Indonesia sebagai syarat untuk disebut sebagai pemilih. Pendidikan pemilih dengan demikian adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam dalam pemilu Rahman, A. 2018. ...Abdul MalikSyaripuddin SyaripuddinHarianto HariantoDesa Duampanua adalah salah satu desa yang ada di Kecamtan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar. Yang dihuni oleh sekitar ± 936 kk, dari banyaknya jumlah masyarakat banyak pula yang kurang paham dalam pelaksanaan pemilihan umum terutama bagi pemilih pemula. Mekanisme pelaksanaan pemerintahan demokrasi adalah pemilihan umum pemilu yang awalnya hanya untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif tetapi juga digunakan sebagai mekanisme dalam pemilihan kepala Daerah dan Desa. Bagaimana diketahui di Polewali Mandar akan dilaksankan Pilkades serentak pada bulan November di beberapa Desa di Kab. Polewali Mandar salah satunya Desa Duampanua. Maka dari itu mahasiswa Program Unasman Mebangun Desa PUMD yang ada di Desa Duampanua bekerjasama dengan Bawaslu dan pemerintah Desa Duampanua meberikan pemahaman dalam mensosialisasikan penyuluhan pendidikan pemilih pemula terhadap masyarakat Desa Duampanua. Potensi pemilih pemula di Indonesia cukup besar siring dengan jumlah pemilih pemula yang signifikan. Pemilih adalah warga Negara yang mesti difasilitasi dengan baik untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas di bilik suara. Idealnya dalam menjatuhkan pilihan, pemilih menggunakan kalkulasi yang rasional dan ilmiah berdasarkan pada pengetahuan, kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk membangun bangsa dan Negara. Untuk menuntun masyarakat menjadi pemilih yang sukarela, mandiri, rasional dan cerdas maka mereka perlu diberi pengetahuan dan ditumbuhkan kesadaran politiknya. Di sinilah pentingnya penyelenggaraan pendidikan bagi pemilih pemula.... Setelah proses pemberian materi selesai selanjutnya pemateri mengembalikan kepada moderator untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam pesta politik, begitupun pada mahasiswa awal yang memprogramkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Hemafitria & Rianto, 2016;Rahman, 2018. ... Irma IrayantiIpandang IpandangAhmadi AhmadiAbdul WahidTahun 2024, Indonesia akan memasuki tahun pesta demokrasi sebagai sumber kekuatan politik yang mengakomodir kedaulatan rakyat demi keterwakilan yang adil. Pemilih pemula merupakan “hal yang seksi” yang diperebutkan oleh partai politik. Oleh karena itu, sasaran pengabdian masyarakat ini adalah siswa kelas XII SMA yang baru akan memiliki pengalaman pertama dalam memilih. Metode yang digunakan adalah sosialisasi langsung ke sekolah sasaran yakni SMAN 13 Konawe Selatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait pemilu baik syarat maupun implikasi pelaksaan pemilihan umum bagi para siswa yang memiliki hak ini merupakan ajang untuk menambah pengetahuan para siswa dalam menghadapi demokrasi di Indonesia utamanya pada pemilihan umum yang akan mereka hadapi untuk pertama YunusSukri TammaDian EkawatyThis paper aims to show how the formation of political preferences of first-time voters occurs. As a factor that influences political behavior, the understanding of political preferences becomes important thinking of a person or community, including the first-time voters. As one of the important segments in political dynamics, first-time voter existence is always an interesting aspect to be examined, including their existence as people who are about to exercise their voting rights for the first time. So far, the first-time voters have tended to be seen as a segment that seems simply to understand their political behavior tendencies due to assumed it is often reflecting the political attitudes of their parents or family. However, since the emergence of social media, there has been a tendency of shifted related to their forming political preferences. Based on research conducted in the City of Makassar towards students in several high schools as first-time voters, this paper aims to show how the actual role of schools, parents, and social media roles in shaping their political preferences that shaping the tendency of their political Abdi MuhammadNopyandri NopyandriUjang BabasKegiatan PKM berupa sosialisasi pendidikan politik untuk siswa Sekolah Pinggiran Kota Jambi dalam menghadapi pilkada serentak Provinsi Jambi tahun 2020 bertujuan 1 meningkatkan pemahaman generasi muda khususnya siswa SMA di Kota Jambi terhadap pengetahuan politik; 2 meningkatkan partisipasi serta kesadaran generasi muda khususnya siswa SMA yang merupakan pemilih pemula dalam pilkada kota terhadap politik Kota Jambi; dan 3 mencerdaskan generasi muda khususnya pemilih pemula Kota Jambi akan pentingnya pengetahuan dan partisipasi politik khususnya di Kota Jambi. Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi, monitoring serta controlling terhadap mitra pengabdian yaitu siswa yang telah memiliki hak memilih pada SMAN 7 Kota Jambi. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan PKM berupa survei lapangan, kunjungan dan diskusi melalui komunikasi dua arah dengan kepala sekolah dan guru, pelatihan dan FGD, simulasi pencoblosan dan follow up. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa sosialisasi pendidikan politik untuk siswa Sekolah Pinggiran Kota Jambi dalam menghadapi pilkada serentak Provinsi Jambi tahun 2020, disimpulkan bahwa adanya peningkatan partisipasi, pengetahuan, pemahaman dan kesadaran berpolitik yang signifikan pada siswa SMAN 7 Kota Jambi dalam memahami pentingnya partisipasi politik, baik dalam proses politik pemilu maupun mengawal berjalannya pembangunan JuliSabudin SabudinJoni SiusMamasa merupakan daerah yang berada dalam lingkup Komunitas Kondosapata Uaisapalean yang merupakan gabungan dari keberadaan awal Pitu Ulunna Salu PUS ditambah komunitas lain yang terbentuk di sekitar PUS. Penduduk di Kabupaten Mamasa adalah 83% Kristen dari berbagai denominasi gereja termasuk Kristen Katolik. Uaisapalean Kondosapata menganut Ada 'Tuo. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh adat dan budaya Mamasa terhadap pilihan politik masyarakat Mamasa di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai sumber yang kompeten dan memahami esensi penelitian dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi yang cukup kuat antara Bea Cukai dan Budaya Mamasa terhadap pilihan politik masyarakat Mamasa. Adat dan Budaya di Kabupaten Mamasa berbeda dari satu daerah ke daerah lain, mempengaruhi dan membentuk masyarakat dengan karakter yang AzzuhriABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik pemilih pemula di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan konsep dari Milbrath dan Goel mengenai orang yang setidak- tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Data yang dikumpulkan bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap pemilih pemula di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Data yang didapa direduksi dan diverifikasi. Hasil penemuan ini ditemukan bahwa partisipasi politik pemilih pemula di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan sangat rendah di antara Desa-Desa yang ada di Kecamatan Sukamerindu dan dapat dibuktikan dari hasil rekapitulasi dari Kantor Camat Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan bahwa partisipasi politik pemilih pemula tahun 2018 di Desa Sukaraja sebanyak 28 Orang pemilih pemula yang berpartisipasi atau melibatkan diri dalam pemilihan Bupati yang berpersentase sebanyak 40%.Kata Kunci Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, PemiluAbstrak. Perubahan persentase pada jumlah pemilih menjadikan pemilih pemula sebagai salah satu kategori pemilih yang mampu memberikan hak suaranya berdasarkan dengan efikasi dalam dirinya. Untuk meningkatkan efikasi dan partisipasi pemilih pemula dibutuhkan tools yang efektif, sehingga pemilih pemula mampu menentukan pilihannya berdasarkan bekal yang telah ia dapatkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas modul pendidikan politik dalam meningkatkan efikasi politik dan partisipasi politik pada pemilih pemula di Kabupaten Barru. Subjek penelitian ini berjumlah 662 pemilih pemula di masing-masing sekolah SMA Kabupaten Barru, usia minimal subjek 17 tahun dan memiliki KTP. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode cluster random sampling. Pengambilan data penelitian ini menggunakan Skala Efikasi Politik dan Skala Partisipasi Politik. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji MANOVA dengan bantuan program SPSS 25. Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini, diperoleh p=0,022 p< 0,05 artinya hipotesis dalam penelitian ini diterima, yaitu penggunaan modul pendidikan politik efektif dalam meningkatkan efikasi politik dan partisipasi politik pada Siswa SMA di Kabupaten Barru. Kata Kunci efektivitas modul, efikasi politik, partisipasi politik, pendidikan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan politik di SMA Negeri 4 Kerinci melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn. Apa faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Informan guru PPKn, kepala sekolah, wakil kurikulum dan siswa kelas XI. Data didapatkan dengan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang selanjutnya diuji keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Data kemudian dianalisis dengan cara mereduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik di SMA Negeri 4 Kerinci melalui pembelajaran PPKn belum optimal dalam rangka mewujudkan warga negara yang melek politik, kesadaran politik dan keterampilan politik yang tinggi. Faktor penghambat dalam pelaksanakaan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn yakni keterbatasan sumber belajar yang hanya terfokus pada buku teks dan Lembar Kerja Siswa, keterbatasan sarana dan prasarana sehingga guru sulit mengembangkan media pendidikan politik dalam pembelajaran PPKn. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik ialah Pertama, guru harus lebih kreatif dalam mencari sumber belajar dari berbagai media massa. Kedua, guru harus lebih kreatif dan inovatif serta selektif dalam menggunakan berbagai metode dan media pendidikan politik dalam pembelajaran Fakhri Ali KhaleharAde Adliana Salim ZarkasyiPrayetno , , ini dilakukan di Desa Laut Dendang yang tahun 2016 lalu mengadakan pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini terjadi karena melihat angka pemilih pemula antusias dalam memilih calon Kepala Desa, tetapi tidak tahu apa dasar mereka melakukan pemilihan. Oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui bagaimana perilaku memilih pemilih pemula pada proses pemilihan Kepala Desa tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa pendekatan yang digunakan oleh pemilih pemula pada pemilihan Kepala Desa tahun 2016 lebih banyak memiliki kecenderungan menggunakan pendekatan sosiologis. Dari rekapitulasi table indicator, dari keempat pendekatan yang ditawarkan untuk menganalisis perilaku memilih pemilih pemula, pendekatan sosiologis memiliki angka persentasi lebih PasaribuPolitical parties are organized groups and their members have an orientation, values of the same ideals. The aim is to gain political power and to seize political positions, usually by constitutional means to implement their policies. Thus it can be said that political parties are one of the core instructions and modern democracy. Modern democracy relies on a system called representation repressentif, whether the representation of formal state institutions such as parliament DPRD / DPR and representation of community aspirations in party instructions. Political parties function to seek and teach talented persons to actively participate in political activities as party members thus participate in politics. This is an important role in political parties to provide political education for the Kuliah Ilmu Ilmu KenegaraanM AffandiAffandi, M. 1971. Himpunan Kuliah Ilmu Ilmu Kenegaraan. Alumni dan Prospek Pembangunan Politik di IndonesiaAlfianAlfian. 1990. Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia, Kumpulan Karangan, Jakarta PT. Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima NegaraG AlmondV SidneyAlmond, G. & 1990. Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Jakarta Bumi BudiardjoBudiardjo, M. 2008. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta Gramedia Pustaka Iklan Politik dalam Pemilukada Minahasa Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Tounelet Kecamatan KakasM M FenyapwainFenyapwain, 2013. Pengaruh Iklan Politik dalam Pemilukada Minahasa Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Tounelet Kecamatan Kakas. Journal "Acta Diurna" Volume I. No. 1 Tahun 2013. .

yyxlbv6dnz.pages.dev/434

yyxlbv6dnz.pages.dev/441

yyxlbv6dnz.pages.dev/564

yyxlbv6dnz.pages.dev/420

yyxlbv6dnz.pages.dev/831

yyxlbv6dnz.pages.dev/442

yyxlbv6dnz.pages.dev/852

yyxlbv6dnz.pages.dev/288

yyxlbv6dnz.pages.dev/337

yyxlbv6dnz.pages.dev/143

yyxlbv6dnz.pages.dev/352

yyxlbv6dnz.pages.dev/321

yyxlbv6dnz.pages.dev/571

yyxlbv6dnz.pages.dev/724

yyxlbv6dnz.pages.dev/849

adanya kesadaran bahwa dirinya sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik